TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta Pemerintah Jepang membebaskan bea masuk untuk sejumlah komoditas perikanan dalam kerangka perundingan General Review Indonesia IJEPA. Saat ini, Jepang masih mengenakan tarif kepada Pemerintah Indonesia.
Trenggono mengatakan Indonesia tengah memperkuat kerja sama dengan Jepang di sektor perikanan, khususnya bidang teknologi. Menurut Trenggono, kerja sama ini akan menguntungkan kedua pihak karena produksi perikanan Indonesia terus meningkat, sementara Jepang membutuhkan ikan dari Indonesia untuk mendukung industri bisnis kuliner negara tersebut.
"Jepang-Indonesia punya kesamaan sebagai negara bahari. Indonesia memiliki potensi perikanan yang besar, sedangkan Jepang punya keunggulan dari sisi teknologi yang bisa kita kerja-samakan," ujar Trenggono saat bertemu dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji, Kamis, 18 Februari 2021.
Kerja sama Pemerintah Indonesia dan Jepang berfokus pada budi daya tuna, sidat, dan abalone yang saat ini sedang dikembangkan oleh KKP. Kementerian mencatat Jepang merupakan salah satu pasar terbesar produk perikanan Indonesia untuk komoditas tuna dan sidat.
Kerja sama teknologi penguatan budi daya komoditas ini dilakukan untuk mencegah kepunahan dan menjaga populasi ikan di laut. Namun di saat yang sama, aktivitas usaha perikanan tetap dapat berjalan berkesinambungan.
